Paṇḍaka, Ubhatobyañjanaka, dan Vinaya: Mengapa Istilah Kuno Tidak Boleh Serta Merta dimaknai LGBT?

Ketika pembahasan kembali kepada kehidupan monastik

Persoalan menjadi berbeda ketika seseorang tidak lagi hanya berbicara tentang umat awam, tetapi juga tentang aturan pentahbisan dan kehidupan Saṅgha. Vinaya memiliki berbagai klasifikasi manusia yang berkaitan dengan tubuh, seksualitas, serta kelayakan untuk menerima upasampadā atau pentahbisan penuh.

Di antaranya terdapat istilah: ubhatobyañjanaka dan paṇḍaka.

Kedua istilah ini membutuhkan perhatian khusus karena sering diterjemahkan terlalu cepat dengan menggunakan kategori seksualitas modern.

Hal tersebut dapat menghasilkan kesalahpahaman.

Ubhatobyañjanaka

Ubhatobyañjanaka merujuk kepada individu yang mempunyai karakteristik seksual laki-laki dan perempuan.

Dalam terminologi modern, konsep tersebut kadang didekatkan dengan kondisi interseks, meskipun kategori Vinaya kuno tidak dapat disamakan secara sempurna dengan terminologi medis atau identitas modern.

Menurut Vinaya (Vin. I. 89), seorang ubhatobyañjanaka tidak diperkenankan menerima upasampadā. Jika pentahbisan telah terjadi tanpa diketahui sebelumnya bahwa keadaan tersebut ada, Vinaya mengatur agar status tersebut dilepaskan.

Aturan ini merupakan bagian dari sistem institusional Saṅgha.

Karena itu, ia harus dibaca dalam konteks disiplin komunitas monastik, bukan secara otomatis diubah menjadi pernyataan universal mengenai nilai kemanusiaan seseorang.

Paṇḍaka: kategori yang jauh lebih kompleks daripada “banci”

Istilah paṇḍaka jauh lebih sulit. Dalam sejumlah terjemahan populer, kata ini kadang diterjemahkan secara sederhana sebagai “banci” atau istilah sejenisnya.

Terjemahan semacam itu tidak memadai.

Penjelasan komentarial bahkan menguraikan beberapa jenis paṇḍaka dengan karakteristik yang sangat berbeda satu sama lain.

Lima kategori yang disebut antara lain:

1. Āsittapaṇḍaka. Seseorang yang memperoleh kepuasan seksual melalui tindakan oral tertentu.
2. Usūyapaṇḍaka. Seseorang yang memperoleh rangsangan atau kepuasan dengan melihat aktivitas seksual orang lain.
3. Opakkamikapaṇḍaka. Seseorang yang organ seksualnya telah mengalami pengguniruan atau perubahan tertentu, tetapi masih dapat memperoleh respons seksual dengan cara tertentu.
4. Pakkhapaṇḍaka. Seseorang yang kondisi seksualnya dikaitkan dengan fase-fase tertentu dalam siklus bulan.
5. Napuṃsakapaṇḍaka. Seseorang yang karakteristik seksualnya tidak jelas sebagaimana kategori laki-laki atau perempuan umum.

Klasifikasi ini dijelaskan dalam komentar Vinaya, antara lain Vin.A. IV. 1015.

Keberagaman definisi tersebut menunjukkan satu hal penting: paṇḍaka bukan sinonim sederhana untuk “gay”, “homoseksual”, “transgender”, ataupun kategori LGBT secara keseluruhan.

Menyamakan semuanya merupakan bentuk simplifikasi yang rentan mengarah pada mispersepsi.

Aturan pentahbisan bagi paṇḍaka

Vinaya (Vin. I. 86) menyatakan bahwa paṇḍaka tidak diperkenankan menerima upasampadā. Apabila telah menerima pentahbisan tanpa mengetahui kondisi tersebut, aturan Vinaya mengatur pelepasan status tersebut.

Seperti banyak peraturan Vinaya lainnya, aturan tersebut berkaitan dengan pengaturan kehidupan dalam komunitas monastik.

Pembentukan aturan Vinaya pada umumnya sangat berkaitan dengan stabilitas Saṅgha, disiplin, kemungkinan munculnya perilaku seksual, serta persepsi masyarakat terhadap komunitas monastik.

Dalam masyarakat India kuno, reputasi Saṅgha mempunyai arti sangat besar. Saṅgha hidup bergantung pada dukungan umat awam. Karena itu, berbagai tindakan atau keadaan yang dianggap dapat menimbulkan skandal publik, konflik, atau kecurigaan juga menjadi perhatian Vinaya.

Tidak boleh menarik kesimpulan terlalu jauh

Dari aturan pentahbisan tersebut, setidaknya terdapat dua kesalahan interpretasi yang harus dihindari.

Kesalahan pertama adalah mengatakan: “Karena paṇḍaka tidak boleh ditahbiskan, berarti Buddha menolak seluruh LGBT.” Kesimpulan tersebut terlalu jauh karena paṇḍaka sendiri bukan padanan untuk LGBT.

Kesalahan kedua adalah mengatakan: “Karena Tipiṭaka tidak secara eksplisit mengecam homoseksualitas umat awam, berarti semua bentuk aktivitas seksual otomatis dibenarkan.” Kesimpulan ini juga tidak tepat. Etika Buddhis tetap mensyaratkan penilaian terhadap tindakan.

Persoalan mengenai perilaku seksual yang salah tetap berlaku. Karena itu, pembacaan yang lebih hati-hati harus membedakan sedikitnya empat hal: orientasi seksual, identitas sosial, perilaku seksual, dan aturan pentahbisan monastik. Keempatnya tidak identik.

Seri: Seksualitas dalam Perspektif Buddhisme

• Pembahasan sebelumnya: Orientasi Seksual dan LGBTQIA+ dalam Perspektif Buddhisme
• Kembali ke awal: Seksualitas dalam Perspektif Buddhisme

Orientasi Seksual dan LGBTQIA+ dalam Perspektif Buddhisme

Orientasi seksual berbeda dari perilaku seksual

Pembicaraan mengenai seksualitas akan kacau jika beberapa konsep dasar dicampuradukkan. Orientasi seksual adalah pola ketertarikan emosional dan seksual seseorang terhadap orang lain. Secara sederhana, beberapa kategori yang umum digunakan adalah:

heteroseksual, ketertarikan kepada lawan jenis;
homoseksual, ketertarikan kepada sesama jenis;
dan biseksual, ketertarikan kepada sesama jenis maupun lawan jenis.

Kategori-kategori modern seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender kemudian sering digabungkan dalam istilah LGBT; dalam konteks yang lebih luas, istilah ini juga sering dituliskan sebagai LGBTQIA+ untuk menginklusi ragam kelompok queer atau questioning, kelompok interseksual, kelompok asexual, aromantic, atau agender, serta ragam kelompok dengan identitas gender dan orientasi seksual lainnya. Dalam terminologi yang lebih inklusif dan modern, istilah ini biasanya disebut SOGIESC (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics).

Namun, terdapat satu pembedaan yang sangat penting dan krusial dalam memahami seksualitas dari perspektif Buddhisme: orientasi seksual tidak sama dengan tindakan seksual. Seseorang dapat memiliki ketertarikan seksual tertentu tanpa melakukan tindakan seksual.

Sebaliknya, aturan moral Buddhis terutama membahas tindakan, bukan membangun sistem moral berdasarkan kategori orientasi seksual modern.

Tipiṭaka tidak membangun doktrin khusus mengenai LGBT

Tipiṭaka Pāli berasal dari dunia yang sangat berbeda dari masyarakat modern. Istilah LGBT belum ada. Kategori identitas seksual modern juga belum digunakan.

Karena itu, kita tidak akan menemukan sebuah bab yang secara eksplisit mengatakan: “Buddhisme menerima LGBT” atau “Buddhisme menolak LGBT.”

Hal semacam itu memang tidak diformulasikan.

Ketika teks-teks Buddhis membahas kāmesumicchācāra, fokusnya bukan pada konstruksi identitas heteroseksual versus homoseksual sebagaimana diperdebatkan dalam dunia modern.

Karena itu, tidak tepat memaksakan kategori sosial abad ke-20 dan ke-21 secara langsung ke dalam setiap istilah Buddhis kuno.

Fakta bahwa suatu kategori modern tidak dibicarakan dalam Tipiṭaka juga tidak otomatis berarti teks tersebut memberikan legitimasi atau penolakan eksplisit terhadap kategori itu.

Yang dapat ditemukan adalah seperangkat prinsip etis yang kemudian harus diterapkan dengan saksama.

Perbedaan orientasi seksual dan etika Buddhis

Dari sudut pandang etika umat awam, persoalan mendasarnya tetap sama:

Apakah suatu hubungan melibatkan perilaku seksual yang salah?
Apakah terdapat pengkhianatan?
Apakah terdapat eksploitasi?
Apakah seseorang dirugikan?
Apakah komitmen terhadap pasangan dilanggar?
Apakah tindakan tersebut menimbulkan penderitaan bagi pihak lain?

Dalam kerangka ini, orientasi seksual seseorang dan kualitas moral tindakannya merupakan dua persoalan yang berbeda.

Seseorang tidak otomatis menjadi baik hanya karena heteroseksual.

Demikian pula, seseorang tidak otomatis menjadi buruk hanya karena memiliki orientasi seksual yang berbeda dari mayoritas. Buddhisme menilai manusia berdasarkan kualitas tindakan, ucapan, pikiran, serta perkembangan batinnya.

Karena itu, menganggap seseorang lebih bermoral semata-mata karena identitas seksualnya merupakan penalaran yang terlalu sederhana.

Mengapa muncul perbedaan pandangan di antara komunitas Buddhis?

Komunitas Buddhis tidak hidup dalam ruang hampa. Umat Buddha hidup dalam masyarakat dengan norma sosial, budaya, hukum, serta tradisi yang berbeda-beda. Akibatnya, sikap masyarakat Buddhis terhadap homoseksualitas dan LGBT juga tidak selalu seragam. Sebagian komunitas bersikap menerima. Sebagian menolak. Sebagian lainnya tidak menjadikannya persoalan penting selama seseorang menjalani kehidupan dengan bertanggung jawab.

Perbedaan itu bukan hal yang aneh karena teks Buddhis awal memang tidak memberikan formulasi doktrinal yang secara langsung terkait dengan isu SOGIESC modern. Akibatnya, penilaian kontemporer sering kali merupakan hasil interaksi antara ajaran Buddhisme, tradisi lokal, norma masyarakat, hukum, serta perubahan pemahaman tentang seksualitas.

Mettā dan karuṇā tetap berlaku

Satu hal tidak membutuhkan perdebatan rumit. Ajaran mengenai mettā, cinta kasih, dan karuṇā, belas kasih, tidak dibatasi pada manusia dengan orientasi seksual tertentu. Karena itu, kekerasan, kebencian, penghinaan, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang hanya karena orientasi seksualnya sulit disejajarkan dengan pengembangan mettā dan karuṇā.

Seseorang yang gay, lesbian, biseksual, transgender, atau memiliki identitas lainnya tetap merupakan makhluk yang dapat mengalami sakit, kehilangan, ketakutan, kebahagiaan, kasih sayang, kemelekatan, dukkha, serta kemungkinan perkembangan moral dan spiritual.

Tidak ada dasar untuk menganggap bahwa kemampuan seseorang untuk melakukan kebajikan hanya dimiliki oleh orientasi seksual tertentu. Orang yang berasal dari kelompok minoritas seksual tetap dapat berdana, menjaga sila, berbuat baik, mengembangkan cinta kasih, melatih meditasi, dan mengembangkan kualitas batin. Sebaliknya, orang yang menganggap dirinya berada dalam kategori seksual yang “umum” tidak otomatis terbebas dari lobha, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan delusi.

Dalam ukuran Buddhisme, klaim identitas tidak pernah dapat menggantikan kualitas batin.

Seri: Seksualitas dalam Perspektif Buddhisme

• Pembahasan sebelumnya: Seksualitas Umat Awam, Yang Dinilai Bukan Seksnya, Melainkan Cara Menjalaninya
• Pembahasan berikutnya: Paṇḍaka, Ubhatobyañjanaka, dan Vinaya: Mengapa Istilah Kuno Tidak Boleh Serta Merta dimaknai LGBT?

Seksualitas Umat Awam: Yang Dinilai Bukan Seksnya, Melainkan Cara Menjalaninya

Buddhisme tidak menuntut semua orang hidup selibat

Kesalahan yang cukup umum terjadi ketika membahas seksualitas dalam Buddhisme adalah mengambil aturan untuk bhikkhu, lalu menerapkannya kepada seluruh umat Buddha. Padahal pengikut Buddha sejak awal terdiri atas dua kelompok besar: komunitas monastik dan umat awam.

Umat awam dapat menikah, membangun keluarga, memiliki anak, memiliki harta, bekerja, serta menikmati berbagai aspek kehidupan duniawi. Karena itu, mereka tidak dituntut untuk menjalankan brahmacariya sepenuhnya seperti bhikkhu dan bhikkhuṇi.

Hubungan seksual dalam kehidupan umat awam bukan, dengan sendirinya, pelanggaran Buddhis. Yang menjadi persoalan adalah perilaku seksual yang salah.

Sila ketiga: menghindari perilaku seksual yang salah

Salah satu dari Pañcasīla atau Lima Latihan Moral berbunyi: Kāmesumicchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

Secara umum, hal ini dipahami sebagai latihan untuk menghindari perilaku seksual yang salah.

Formulanya bukan: “Saya bertekad untuk tidak pernah melakukan hubungan seksual.” Tekad tersebut berlaku sepenuhnya dalam brahmacariya. Bagi umat awam, latihan moral ditujukan kepada micchācāra, perilaku yang salah.

Karena itu, etika seksual Buddhis bagi umat awam terutama berhubungan dengan tanggung jawab, batas-batas hubungan, serta akibat tindakan seksual terhadap orang lain.

Siapa yang tidak boleh dijadikan pasangan seksual?

Dalam Sāleyyaka Sutta, Majjhima Nikāya (M. I. 287), terdapat formula yang menjelaskan perilaku seksual yang salah berdasarkan struktur sosial pada masa itu, antara lain perempuan yang berada dalam perlindungan ibu, ayah, kedua orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, kerabat, kelompok keluarga atau klan,  norma Dhamma, seorang suami, ketentuan hukum atau hukuman, serta mereka yang telah memiliki ikatan pertunangan.

Daftar tersebut mencerminkan struktur sosial dan kekeluargaan masyarakat India kuno.

Karena itu, yang harus ditangkap bukan sekadar daftar literalnya, melainkan prinsip yang mendasarinya: seksualitas tidak seharusnya dijalankan dengan merampas hak orang lain, melanggar komitmen dalam hubungan, atau menciptakan konflik dan kerusakan sosial.

Perselingkuhan sebagai bentuk perilaku seksual tercela

Dalam sejumlah teks, istilah paradāragamana digunakan dalam pembahasan mengenai perilaku seksual tercela.

Secara literal, istilah tersebut merujuk pada hubungan dengan pasangan milik orang lain, terutama istri orang lain dalam konteks sosial pada masa itu.

Dīgha Nikāya (D. III. 182) menyatakan bahwa orang bijaksana tidak memuji paradāragamana.

Prinsipnya mudah dipahami.

Hubungan seksual bukan hanya tindakan antara dua tubuh, melainkan dapat melibatkan: kepercayaan, janji, pernikahan, keluarga, kecemburuan, tanggung jawab, bahkan keselamatan orang lain. Karena itu, perselingkuhan menjadi problem etis bukan karena seks pada dirinya merupakan sesuatu yang kotor, melainkan karena tindakan tersebut dapat mengandung penipuan, pengkhianatan, penderitaan, dan kerusakan hubungan.

Dengan demikian, etika Buddhis tidak berhenti pada pertanyaan: “Apakah hubungan seksual terjadi?” Pertanyaannya menjadi lebih luas: “Apakah tindakan ini menimbulkan penderitaan, melanggar komitmen, atau merugikan pihak lain?”

Aggañña Sutta dan asal mula hubungan seksual dalam kehidupan manusia

Salah satu narasi menarik mengenai perkembangan kehidupan manusia terdapat dalam Aggañña Sutta, Dīgha Nikāya. Sutta tersebut menceritakan makhluk-makhluk yang pada awalnya bercahaya dan kemudian, melalui proses yang sangat panjang, mengalami perubahan kondisi tubuh.

Tubuh menjadi semakin kasar dan perbedaan seksual mulai tampak.
Kemudian muncul laki-laki dan perempuan.
Setelah itu, muncul ketertarikan seksual di antara mereka.
Sebagian kemudian melakukan hubungan seksual.

Namun, masyarakat pada tahap tersebut memandang perilaku seksual terbuka sebagai asaddhamma, yaitu perilaku yang dianggap tidak pantas. Mereka yang terlihat melakukan hubungan seksual bahkan dilempari tanah, debu, atau kotoran sapi dan untuk sementara waktu dapat dikucilkan dari permukiman.

Menurut Aggañña Sutta (D. III. 89), keinginan untuk tetap melakukan hubungan seksual secara tersembunyi kemudian mendorong manusia untuk membangun tempat tinggal.

Dengan demikian, rumah dalam narasi tersebut antara lain berfungsi untuk memberikan privasi.

Narasi ini memperlihatkan sesuatu yang menarik: dorongan seksual muncul secara alami, tetapi cara manusia mengekspresikannya kemudian dibentuk oleh norma sosial.

Manusia bukan sekadar makhluk yang mempunyai dorongan biologis. Kehidupan manusia juga dibentuk oleh aturan, rasa malu sosial, kesepakatan, hubungan keluarga, dan tanggung jawab. Karena itu, Buddhisme tidak mengajarkan bahwa hanya karena suatu keinginan muncul secara alami, maka setiap cara untuk memuaskannya secara otomatis dapat dibenarkan.

Keinginan adalah satu hal.
Tindakan adalah hal lain.
Dan etika terutama menilai tindakan beserta akibatnya.

Seri: Seksualitas dalam Perspektif Buddhisme

• Pembahasan sebelumnya: Mengapa Aturan bagi Bhikkhu Berbeda dari Umat Awam?
• Pembahasan berikutnya: Orientasi Seksual dan LGBTQIA+ dalam Perspektif Buddhisme

Mengapa Aturan bagi Bhikkhu Berbeda dari Umat Awam?

Seks bukan pusat praktik Buddhis

Jika dibandingkan dengan beberapa tradisi keagamaan India lainnya, literatur Buddhis tidak memberikan perhatian yang besar pada teknik, ritual, atau tata cara hubungan seksual.

Tipiṭaka tidak mengajarkan bagaimana melakukan hubungan seksual, tidak memberikan doa sebelum atau sesudah hubungan seksual, dan tidak menjadikan aktivitas seksual sebagai bagian dari ritual keagamaan.

Hal ini bukan karena Buddhisme tidak mengetahui keberadaan seksualitas, melainkan karena seks memang bukan bagian dari metode pembebasan yang diajarkan oleh Buddha.

Orientasi utama ajaran Buddha adalah memahami dan mengakhiri dukkha, ketidakpuasan, penderitaan, dan keterikatan yang mengondisikan kehidupan.

Karena itu, perhatian Buddhisme diarahkan bukan kepada bagaimana kenikmatan sensual dapat disempurnakan, tetapi kepada bagaimana hubungan manusia dengan keinginan, kemelekatan, dan kenikmatan dapat dipahami secara jernih.

Pembedaan antara kehidupan umat awam dan kehidupan monastik kemudian menjadi sangat penting.

Brahmacariya: kehidupan tanpa aktivitas seksual

Seseorang yang meninggalkan kehidupan berumah tangga dan memasuki kehidupan monastik mengambil jalan yang sangat berbeda. Para bhikkhu dan bhikkhuṇi menjalankan brahmacariya, yaitu kehidupan suci yang mencakup pelepasan dari aktivitas seksual.

Mereka hidup selibat.

Karena itu, pertanyaan mengenai hubungan seksual bagi seorang bhikkhu tidak dapat diletakkan pada tingkat yang sama dengan pertanyaan mengenai hubungan seksual bagi umat awam.

Untuk seorang awam, pertanyaannya adalah: Apakah perilaku seksual ini benar secara etis?
Untuk seorang bhikkhu atau bhikkhuṇi, pertanyaannya jauh lebih sederhana: Apakah aktivitas seksual terjadi atau tidak? Jika terjadi, aturan Vinaya berlaku.

Hubungan seksual sebagai pelanggaran Pārājika

Dalam Vinaya, hubungan seksual atau methunadhamma merupakan salah satu dari empat pelanggaran Pārājika, yaitu kategori pelanggaran yang paling berat dalam kehidupan seorang bhikkhu.

Vinaya Piṭaka menjelaskannya, antara lain, dalam Vinaya. III. 28. Konsekuensinya bukan sekadar menerima teguran atau menjalani hukuman sementara. Seorang bhikkhu yang melakukan pelanggaran Pārājika kehilangan status kebhikkhuannya.

Dalam pengertian Vinaya, ia tidak lagi dapat dianggap sebagai bhikkhu.

Definisi hubungan seksual yang digunakan dalam aturan ini juga sangat luas. Larangan ini tidak hanya berbicara tentang hubungan heteroseksual. Objek hubungan seksual dapat berupa laki-laki, perempuan, maupun makhluk lainnya sebagaimana diklasifikasikan dalam Vinaya.

Artinya, persoalan pokoknya bukan orientasi seksual.

Persoalannya adalah bahwa seorang monastik telah berkomitmen untuk menjalani kehidupan tanpa aktivitas seksual sama sekali.

Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa larangan Vinaya terhadap hubungan seksual tertentu merupakan kecaman khusus terhadap homoseksualitas. Seorang bhikkhu juga tidak diperbolehkan melakukan hubungan heteroseksual.

Semua aktivitas seksual berada di luar brahmacariya.

Mengapa seks dipandang sebagai hambatan dalam kehidupan monastik?

Dalam sejumlah teks Buddhis awal, kehidupan yang mengejar kenikmatan sensual disebut sebagai gāmadhamma, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan duniawi dan kenikmatan inderawi.

Dalam khotbah pertama Buddha, pengejaran kenikmatan sensual, kāmesu kāmasukhallikānuyoga, ditempatkan sebagai salah satu ekstrem yang tidak seharusnya dijalani oleh seseorang yang telah meninggalkan kehidupan duniawi.

Praktik tersebut digambarkan sebagai:

hīna, rendah,
gamma, kasar atau duniawi,
pothujjanika, berkaitan dengan kehidupan manusia biasa,
anariya, tidak luhur,
anatthasaṃhita, tidak membawa kepada tujuan pembebasan.

Konteks pernyataan ini sangat penting. Ini bukan pernyataan bahwa setiap orang yang melakukan hubungan seksual adalah manusia yang rendah. Pernyataan tersebut muncul dalam konteks jalan pertapaan dan pembebasan.

Orang yang telah meninggalkan kehidupan rumah tangga justru sedang berlatih melepaskan ketergantungannya kepada kenikmatan inderawi.

Bahkan masturbasi diatur dalam Vinaya

Brahmacariya tidak hanya berarti tidak berhubungan seksual dengan orang lain. Seorang bhikkhu juga harus menahan diri dari tindakan seksual yang dilakukan sendiri. Pengeluaran semen secara sengaja melalui masturbasi termasuk pelanggaran Saṅghādisesa.

Saṅghādisesa tidak secara otomatis mengakhiri status kebhikkhuan seperti Pārājika, tetapi tetap merupakan pelanggaran serius yang membutuhkan prosedur penyelesaian di hadapan Saṅgha.

Dengan demikian, kerangka Vinaya sangat jelas: kehidupan monastik tidak menyediakan ruang untuk pemuasan seksual.

Tujuannya bukan membenci tubuh, melainkan mengurangi dan pada akhirnya menembus keterikatan terhadap kenikmatan inderawi.

Kasus Bhikkhu Ariṭṭha: ketika kenikmatan sensual dianggap tidak berbahaya

Salah satu pembahasan penting mengenai hal ini terdapat dalam Alagaddūpama Sutta.

Seorang bhikkhu bernama Ariṭṭha memiliki pandangan bahwa hal-hal yang disebut Buddha sebagai penghalang sebenarnya tidak selalu menghalangi seseorang yang melakukannya.

Menurut penjelasan komentarial, pandangannya bahkan berimplikasi bahwa seorang bhikkhu seharusnya dapat melakukan hubungan seksual tanpa masalah.

Logikanya kira-kira demikian:

Jika umat awam dapat menikmati berbagai kenikmatan inderawi dan sebagian dari mereka tetap dapat mencapai tingkat kesucian seperti sotāpanna, mengapa seorang bhikkhu tidak boleh melakukannya?

Pandangan tersebut ditolak. Masalahnya terletak pada perbedaan jalan hidup. Umat awam tidak pernah menjalankan aturan brahmacariya sepenuhnya seperti seorang bhikkhu.

Seorang bhikkhu justru telah meninggalkan kehidupan rumah tangga dengan tujuan mengurangi dan melepaskan keterikatan sensual.

Buddha kemudian menekankan bahwa kenikmatan sensual memberikan: sedikit kepuasan, appassāda; tetapi banyak penderitaan, bahudukkha; banyak keputusasaan, bahupāyāsa; dan banyak bahaya, ādīnava.

Alagaddūpama Sutta (M. I. 132) menggunakan berbagai perumpamaan untuk menggambarkan bahaya keterikatan terhadap kenikmatan sensual, antara lain: tulang belulang, sepotong daging, obor dari rumput kering, lubang bara api, mimpi, barang pinjaman, buah di pohon, pisau pemotong daging, tombak atau pedang, serta kepala ular.

Semua perumpamaan tersebut membawa satu pesan yang sama: kenikmatan sensual dapat tampak menarik, tetapi ketika dilekati, ia membawa risiko penderitaan yang jauh lebih besar daripada kepuasan sementara yang diberikannya.

Sekali lagi, konteks utamanya adalah latihan seseorang yang mengejar pembebasan.

Seri: Seksualitas dalam Perspektif Buddhisme

• Pembahasan sebelumnya: Seksualitas dalam Perspektif Buddhisme (Pendahuluan)
• Pembahasan berikutnya: Seksualitas Umat Awam, Yang Dinilai Bukan Seksnya, Melainkan Cara Menjalaninya

Etika, Kehidupan Monastik, dan Keragaman Orientasi Seksual

Seksualitas merupakan bagian nyata dari kehidupan manusia, tetapi sekaligus menjadi salah satu tema yang paling sering dibicarakan dengan rasa malu, tabu, atau bahkan ketakutan. Padahal dorongan seksual merupakan bagian dari kehidupan biologis manusia. Yang menjadi persoalan dalam Buddhisme bukan semata-mata keberadaan dorongan tersebut, melainkan bagaimana seseorang berhubungan dengannya.

Di sinilah Buddhisme mengambil posisi yang khas.

Buddhisme tidak menempatkan seks sebagai sesuatu yang, pada dirinya sendiri, harus dipuja atau dikutuk. Penilaiannya sangat bergantung pada konteks kehidupan seseorang, niat yang mendasari tindakannya, akibat yang ditimbulkan, serta apakah tindakan tersebut sejalan dengan jalan latihan yang telah dipilihnya.

Karena itu, pembicaraan mengenai seksualitas dalam Buddhisme harus dimulai dengan satu pembedaan mendasar: kehidupan umat awam tidak dapat dinilai menggunakan standar kehidupan monastik, dan standar kehidupan monastik tidak dapat diturunkan menjadi standar umat awam.

Dari titik inilah keseluruhan persoalan seksualitas dalam Buddhisme menjadi jauh lebih mudah dipahami.

---

Pembahasan topik ini dibuat berseri dan ditulis ulang berdasarkan sumber: Seksualitas dalam Sudut Pandang Agama Buddha

1. Seri 1: Mengapa Aturan bagi Bhikkhu Berbeda dari Umat Awam? 
2. Seri 2: Seksualitas Umat Awam: Yang Dinilai Bukan Seksnya, Melainkan Cara Menjalaninya
3. Seri 3: Orientasi Seksual dan LGBTQIA+ dalam Perspektif Buddhisme
4. Seri 4: Paṇḍaka, Ubhatobyañjanaka, dan Vinaya: Mengapa Istilah Kuno Tidak Boleh Serta Merta dimaknai LGBT?

Overview: Seksualitas dalam Perspektif Buddhisme

Secara umum, seksualitas dalam Buddhisme tidak dapat direduksi menjadi “boleh atau tidak boleh”.

Cara paling buruk untuk memahami seksualitas dalam Buddhisme adalah mencari satu kalimat sederhana yang berlaku untuk semua orang: “Buddhisme membolehkan seks” atau “Buddhisme melarang seks.” Keduanya tidak memadai.

Buddhisme membedakan konteks kehidupan.

Bagi bhikkhu dan bhikkhuṇi

Brahmacariya berarti kehidupan tanpa aktivitas seksual.
Hubungan seksual merupakan pelanggaran Pārājika.
Tindakan seksual tertentu lainnya juga dikenakan sanksi serius berdasarkan aturan Vinaya.

Alasannya konsisten dengan orientasi kehidupan monastik: seseorang meninggalkan kehidupan rumah tangga untuk mengurangi dan pada akhirnya melepaskan keterikatan terhadap kenikmatan inderawi.

Bagi umat awam

Seksualitas tidak dilarang secara mutlak.
Umat awam dapat menikah dan menjalani kehidupan seksual.
Yang harus dihindari adalah kāmesumicchācāra, yaitu perilaku seksual yang salah.

Karena itu, pusat persoalan etis bergeser dari sekadar keberadaan seks menuju kualitas tindakan seksual dan dampaknya bagi orang lain.

Mengenai orientasi seksual

Tipiṭaka tidak membangun sistem moral berdasarkan kategori heteroseksual, homoseksual, biseksual, atau LGBT sebagaimana kategori tersebut dipahami saat ini. Karena itu, kategori modern tidak boleh begitu saja diproyeksikan ke dalam setiap istilah Buddhis kuno.

Paṇḍaka, misalnya, mempunyai makna historis dan tekstual yang jauh lebih kompleks daripada sekadar disimplifikasi dengan istilah homoseksualitas.

Mengenai kemanusiaan

Perbedaan orientasi seksual tidak menghapus kemanusiaan seseorang. Manusia tetap harus dilihat sebagai makhluk yang mengalami dukkha dan memiliki potensi untuk mengembangkan kebajikan. Karena itu, kekerasan atau kebencian terhadap seseorang semata-mata karena orientasi atau kondisi seksualnya bertentangan dengan semangat pengembangan mettā dan karuṇā.

Pada akhirnya, Buddhisme tidak mengajarkan bahwa pembebasan diperoleh dengan menciptakan identitas seksual yang dianggap paling benar.

Problem yang jauh lebih mendasar adalah keterikatan.
Seorang heteroseksual dapat diperbudak oleh nafsu.
Seorang homoseksual juga dapat diperbudak oleh nafsu.
Seseorang yang hidup selibat sekalipun dapat dipenuhi fantasi, kemelekatan, dan keinginan.

Sebaliknya, manusia dari latar belakang dan orientasi mana pun dapat mengembangkan kemurahan hati, moralitas, perhatian penuh, kebijaksanaan, cinta kasih, dan belas kasih.

Karena itu, persoalan Buddhis yang paling mendasar bukan: “Kepada siapa Anda tertarik?” melainkan “Apa yang dilakukan batin Anda terhadap ketertarikan itu?”

Apakah muncul kemelekatan?
Apakah muncul penguasaan terhadap orang lain?
Apakah muncul penipuan?
Apakah muncul penderitaan?
Ataukah seseorang mampu mengenali keinginan sebagai fenomena yang muncul karena kondisi, memahami akibat tindakannya, menjaga sila, dan secara bertahap mengembangkan kebijaksanaan?

Di sinilah seksualitas bertemu dengan inti latihan Buddhis. Bukan melalui kebencian terhadap tubuh. Bukan pula melalui pemujaan terhadap kenikmatan. Melainkan melalui pemahaman terhadap keinginan, tanggung jawab atas tindakan, dan pembebasan dari kemelekatan.